KAUM DISABILITAS HARUS “DILAYANI” PEMERINTAH DAERAH

Pdt. DEMIANUS SIPATA, S.Th
(KETUA PANITIA MUSDA PERTUNI)

KETUA PANITIA MUSDA-I PERSATUAN TUNA NETRA INDONESIA (PERTUNI) PROVINSI PAPUA BARAT Pdt.DEMIANUS SIPATA,S.Th (16/08)MENGATAKAN SELAIN MEMILIKI HAK YANG SAMA UNTUK MENDAPAT PERLINDUNGAN DIHARAPKAN AGENDA MUSDA YANG DILAKSANAKAN DAPAT DIJADIKAN MOMENTUM UNTUK MENINGKATKAN PERHATIAN PEMERINTAH DAERAH MAUPUN GEREJA BAGI KEBERADAAN KAUM DISABILITAS.

IA JUGA BERHARAP, PIHAK PEMERINTAH DAERAH MAUPUN GEREJA SECARA BERSAMA DAPAT MEMELIHARA MELINDUNGI SERTA MENOLONG PARA PENYANDANG DISABILITAS DALAM MEMPEROLEH HAK SERTA KEWAJIBANNYA DAN DIPERLAKUKAN SEBAGAI UMAT YANG SAMA DI MATA TUHAN.

“…HARAPAN KAMI, LEWAT MUSDA YANG DILAKSANAKAN HAK PARA KAUM DISABILITAS TUNA NETRA INI DAPAT DISETARAKAN SERTA MENDAPAT PERLINDUNGAN UNTUK DIPELIHARA TETAPI JUGA UNTUK DILAYANI OLEH PEMERINTAH MAUPUN GEREJA…,"UJAR Pdt.SIPATA.