Bicarakan Kesejahteraan Rakyat Papua, Harus Ada Evaluasi Bersama !

Menyikapi konteks kehidupan sosial di Tanah Papua saat ini, Pemerhati Sosial - Papua, Agusthinus Biay (01/12) mengatakan selain hal tersebut merupakan tanggung jawab Majelis Rakyat Papua (M.R.P) sebagai mandataris rakyat, persoalan pembangunan maupun kesejahteraan sosial rakyat Papua haruslah dijadikan bahan koreksi dan evaluasi bersama semua pihak terkait.

 “..SEMUA PROGRAM YANG SEHARUSNYA SUDAH DILAKSANAKAN DARI PUSAT SAMPAI KE DAERAH LALU TIDAK DITERUSKAN DALAM BENTUK PEMBANGUNAN ATAU KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SEHINGGA RAKYAT TIDAK MENIKMATI ITU BUKAN SALAH SIAPA-SIAPA TETAPI MARI KITA KOREKSI, BICARA DAN EVALUASI BERSAMA MANA YANG BAIK, MANA YANG BISA KITA KERJAKAN UNTUK HARI INI..” Ungkap Agus.

Menurutnya, demi melihat masalah kesejahteraan Rakyat Papua, Pemerintah Pusat telah menempatkan keterwakilannya pada sejumlah pemimpin daerah yang berasal dari masyarakat asli Papua melalui realisasi Otonomi Khusus (OTSUS).

 “..SOAL PUAS TIDAK PUAS ITU HAK PEMERINTAH PUSAT SAMPAI KE DAERAH KARENA SUDAH ADA KE-TERPERWAKIL-AN BAIK ITU OTONOMI KHUSUS YANG ADALAH GUBERNUR, BUPATI, WALIKOTA ORANG PAPUA. BERARTI KETERWAKILAN INI UNTUK MELIHAT KESEJAHTERAAN ORANG PAPUA..” Jelasnya.