LAKUKAN "LONG MARCH" MASSA AMP-YOGJA DIHADANG POLISI DAN FKPM

Ratusan personil gabungan dari pihak Kepolisian dan Brimob Polres DIY Jogjakarta bersama ORMAS FKPM, 01/07/2014,menghadang ratusan massa Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Jogjakarta di jln.Kusuma Negara, Jogyakarta,yang kala itu melakukan long march dalam rangka peringati HUT ke-43 Proklamasi kemerdekaan Papua 1 Juli 1971.

Sementara itu, ratusan warga yang mengaku dari pihak FKPM utusan Kesultanan juga terlihat terlibat dalam aksi penghadangan tersebut.

"Kami utusan dari Sultan. Di Jogja tidak boleh ada separatis," teriak Muchamad Sahud, pimpinan FKPM melalui pengeras suara tepat di depan massa AMP  saat menuju tempat akan dilakukan aksi demo.

Pihak FKPM juga terlihat membentangkan spanduk besar bertuliskan, "Yogyakarta Anti Anarkisme".

Menanggapi hal itu,Abbi-D (koordinator lapangan aksi) berteriak, "Kami ini aliansi mahasiswa Papua yang menuntut Papua merdeka. Bukan kelompok anarkis. Kami demo dengan damai. Jangan halangi kami. Jangan labeli kami!".

Selain dipakasa membubarkan diri, massa pendemo juga dipaksa menyerahkan Bendera Bintang Kejora yang saat itu dibawa.

Sempat terdengar salah seorang pendemo yang meneriakan : "Suara kami dibungkam di kota yang katanya kota dengan masyarakatnya yang menghargai perbedaan dan menjunjung demokasi,".

 

Sementara itu, koordinator umum Aksi tersebut, Agus-D menyatakan : "Kami sudah memberitahu soal demo ini kepada polisi, dan mereka sudah tahu. Seperti biasa, saya pikir, mereka akan mengamankan kami sampai kami selesai demo. Ternyata kami dipaksa mundur," jelas Agus.

Dalam aksinya, para pendemo menuntut kepada Indonesia dan PBB untuk memberikan kebebasan kepada rakyat Papua Barat dalam menentukan nasibnya sendiri sebagai solusi demokratis. 

Mereka juga menuntut untuk menghentikan semua aktivitas eksploitasi melalui perusahaan-perusahaan asing seperti Freeport, LNG, PB, Tangguh, Mecdo, Corindo, dan yang lainnya. Juga menyerukan untuk menarik Militer organik dan non organik dari Papua.

Terkait penghadangan tersebut,  dalam waktu dekat pihak pendemo beserta Pengurus IPMA Papua akan melakukan audensi dengan pihak Kesultanan mengenai kebebasan menyampaikan pendapat yang mulai dibungkam dan  terkait isu-isu yang berkembang akhir-akhir ini di Yogyakarta yang mendiskreditkan mahasiswa Papua.